FAQ KITE Pembebasan

1. Apa itu KITE Pembebasan?
Jawab:
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan atau sering juga disebut KITE Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Referensi: Pasal 1 ayat (4) PER-8/BC/2022

2. Apa saja fasilitas yang didapat dari KITE Pembebasan?
Jawab:
Pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut.

Referensi: Pasal 1 ayat (1) PER-8/BC/2022

3Apa saja kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan ?
Jawab:

  1. Mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) wajib dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring;
  2. Mendayagunakan closed circuit television (CCTV) untuk pengawasan penyimpanan barang yang dapat diakses secara langsung dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari terkahir; 
  3. Memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, lokasi penyimpanan dan lokasi kegiatan usaha;
  4. Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pembebasan dan pemakaian barang dan bahan yang dapat ditelusuri (tracaeable) ke hasil produksi;
  5. Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan:
    1. Laporan keuangan tahunan; dan
    2. Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan,
    3. Capaian indikator kinerja utama (key performance indicator) yang telah ditargetkan,
    4. Target indikator kinerja utama (key performance indicator) periode berikutnya.

Referensi: Pasal 6 PER-8/BC/2022

4. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Perusahaan KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan barang dan bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan ?
Jawab:
Atas impor dan/alau pemasukan Barang dan Bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada:

  1. Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
  2. Kantor Pabean lempat pemberitahuan pabean disampaikan,

pada saat pemberitahuan pabean diajukan.

Jaminan yang diserahkan paling sedikit sebesar Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah alas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.

Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) dengan ketentuan:

  1. Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator);
  2. Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
  3. Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko rendah,

yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Referensi: Pasal 7 PER-8/BC/2022

5. Berapa lama jangka waktu jaminan ?
Jawab:
Jangka waktu jaminan paling singkat selama penjumlahan waktu:

  • Periode KITE Pembebasan; dan
  • Tiga bulan sesuai jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, penelitian laporan pertanggungjawaban, dan penyelesaian jaminan.

Dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan.

Dalam hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi ketentuan, laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses.

Referensi: Pasal 7 ayat (3) PER-8/BC/2022

6. Apa yang dimaksud dengan Periode KITE Pembebasan
Jawab:
Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusaaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.

Periode KITE Pembebasan diberikan:

  1. Untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
  2. Melebih waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan dilampir dengan bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan perpanjangan periode KITE Pembebasan.

Permohonan disampaikan sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.

Referensi: Pasal 14 PER-8/BC/2022

7. Bagaimana pembebasan dari kewajiban kepabeanan dan perpajakan karena keadaan tertentu ?
Jawab:
Dalam keadaan tertentu, perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban dengan melampirkan dokumen:
a. Surat keterangan bukti keadaan tertentu dari instansi yang berwenang;
b. Bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau hilang;
c. Periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah atau hilang;
d. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan barang dan bahan telah musnah atau hilang.

– Keadaan tertentu meliputi kondisi kahar (force majeur) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. 
– Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Atas Barang dan Bahan yang diajukan permohonan telah disetujui maka Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri Keuangan:
a. Menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban meliputi: 1) Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM; 2) Bea Masuk Tambahan dalam hal barang dan bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan; 3) Sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan; 4) Sanksi adminsitrasi atas PPn atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan;
b. Melakukan penyesuaian saldo barang dan bahan pada SKP berdasarkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban;
c. Mengembalikan jaminan sebesar kewajiban yang telah dibebaskan.

Referensi: Pasal 25 PER-8/BC/2022

8. Bagaimana penyelesaian barang dan bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan ?
Jawab:
a. Diekspor atau dilakukan penyerahan atas hasil produksi;
b. Dimusnahkan atas: 1) Barang dan bahan rusak; 2) Barang dalam proses (work in process) rusak; 3) Hasil produksi rusak; 4) Barang dan bahan sisa dan/atau 5) Sisa proses produksi (scrap/waste);
c. Dirusak atas : 1) Barang dan bahan rusak; 2) Barang dalam proses (work in process) rusak; dan/atau 3) Hasil produksi rusak;
d. Dijual atas sisa proses produksi (scrap/waste);
e. Dikespor kembali atas: 1) Barang dan bahan sisa; 2) Barang dan bahan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan; 3) Barang dan bahan tidak lagi digunakan atas produksi; atau 4) Barang dan bahan rusak; dan/atau
f. Dikembalikan (retur) atas barang dan bahan rusak atau barang dan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

Referensi: Pasal 23 PER-8/BC/2022

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perusahaan KITE Pembebasan atas penyelesaian barang dan bahan?
Jawab:
Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian barang dan bahan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban barang dan bahan (BCL.KT 01).

Laporan pertanggungjawaban barang dan bahan dapat disampaikan dengan cara:

  1. Diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan (loading) BCL.KT 01 kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
  2. Dikirim secara daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan.

Referensi: Pasal 26 PER-8/BC/2022

10. Mengapa izin fasilitas KITE Pembebasan dapat dibekukan ?
Jawab:
Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:

  1. Tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) tahun;
  2. Ditemukan data yang tidak sesuai pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
  3. Tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan barang dan bahan serta hasil produksi paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  4. Tidak memenuhi ketentuan subkontrak, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajmen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  5. Tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Periode KITE Pembebasan berakhir;
  6. Tidak mengajukan permohonan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , penanggung jawab, Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi;
  7. Tidak bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi;
  8. Tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
  9. Tidak memasang papan nama;
  10. Tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan;
  11. Tidak menyerahkan laporan;
  12. Tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory);
  13. Tidak mendayagunakan closed circuit television (CCTV);
  14. Diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
  15. Perusahaan KITE Pembebasan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.

Referensi: Pasal 35 PER-8/BC/2022

11. Mengapa izin fasilitas KITE Pembebasan dapat dicabut ?
Jawab:
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:

  1. Tidak melakukan impor atau pemasukan, dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan:
    a) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan dalam hal tidak terdapat saldo barang dan bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan atau perpanjangan periode KITE Pembebasan; b) Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dibekukan dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE Pembebasan yang berakhir melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan;
  2. Tidak mengajukan permohonan perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan;
  3. Diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
  4. Terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  5. Berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan mendapatkan putusan;
  6. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  7. Tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau
  8. TIdak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau audit kepabeanan seperti terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas; dan/atau
  9. Mengajukan permohonan untuk dilakukanpencabutan fasilitas KITE Pembebasan.

Referensi: Pasal 38 PER-4/BC/2022

Scroll to Top